Rational Planning (Aplikasi dan Studi Kasus)

1. Ringkasan Teori

Pemikiran rasional dalam perencanaan merupakan proses identifikasi potensi, kendala, permasalahan, kecenderungan perkembangan dan keterkaitannya dengan kota-kota lain disekitarnya dalam suatu konstelasi regional. Sedangkan dalam kegiatan implementatif merupakan suatu kegiatan pelaksanaan rencana dalam bentuk program-program pembangunan. Sehingga, kebutuhan kota masa depan dapat dimanifestasikan dalam bentuk fisik dan non fisik berupa sosial budaya, sosial ekonomi, politik yang diwujudkan dalam rencana-rencana pembangunan kota.

Pendekatan rasional di dalam proses perencanaan membutuhkan sejumlah pengetahuan untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang logis dalam menelaah semua alternativ yang ada. Mengedepankan rasionalitas, berarti sangat menekankan pada cara atau proses berpikir secara tertib, logis dan menyeluruh.

Suatu proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian uang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) untuk mencapainya, dan kemudian memilih arah-arah terbaik serta langkah-langkah dalam mencapainya. Sebagai pendekatan kyang rasional seringkali didukung oleh berbagai alat (tools) analisis ilmiah dan teknologi guna mendukung proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, maka suatu proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan untuk mencapainya dan kemudian memilih langkah-langkah untuk mencapainya. Secara umum tahapan-tahapan proses dalam kerangka perencanaan rasioanl adalah dengan:

a.    Identifikasi masalah

b.    Menetapkan tujuan/sasaran

c.    Identifikasi peluang dan hambatan

d.    Memunculkan alternatif

e.    Menetapkan pilihan dan melaksanakan.

2. Perencanaan Rasional & Studi Kasus

Produk rencana berupa rencana tata ruang yang berdimensi pada dimensi waktu pelaksanaan. Oleh karena itu perencanaan kota harus mencerminkan kondisi yang berkesinambungan. Karena dalam proses pelaksanaannya penyusunan dokumen perencanaan tidak akan lepas dari kecenderungan perkembangan yang terdapat di kota dan arahan pembangunan dari dokumen perencanaan di atasnya. Data yang aktual menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan perencanaan.

Data merupakan suatu refleksi kondisi eksisting kota berupa “modal” awal pengindetifikasian kondisi serta penyelarasan perencanaan dengan karakteristik lokalnya. Kasus perencanaan di Indonesia, peran perencana dibatasi hanya sampai kepada proses rasional dan prosedural. Perencana tidak bisa atau tidak mau dalam memperjuangkan kepentingannyayang termanifestasi dalam produk yang dibuatnya. Perencana yang bergerak dalam kepentingan politik, bukan seoran perencana terjebak dalam kepentingan politik yang pragmatis. Tetapi perencana yang menggunakan media politik sebagai media untuk memperjuangkan kepentingannya.

Perencana harus jelas menggunakan pedoman apa, berapa intensitas/ besaran pedoman, dimana lokasi pedoman dilaksanakan, kapan dan kurun waktu pedoman dilkasanakan, siapa stakeholernya, cara dan alat dalam melaksanakan pedoman, dan tujuan dari pedoman tersebut. Para penyusun rencana membuat pedoman atau instruksi yang kemudian disampaikan kepada publik atau privat.

Studi Kasus

Produk perencanaan seperti RTRW merupakan bentuk perencanaan rasional yang berisi model-model analisis yang terlalu menekankan pada aspek fisik, teoritik dan parsial seringkali tidak memberi manfaat yang signifikan di dalam menghasilkan keputusan terbaik. Kegagalan beberapa produk perencanaan disebabkan karena model-model analisis dalam pengambilan keputusan untuk studi tipologi suatu daerah menggunakan pedoman umum yang digunakan secara seragam untuk semua daerah. Padahal seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku dan budaya dalam kehidupan, penerapan rencana yang berisfat normatif dan seragam tersebut tentu saja tidak efektif, ibaratnya RTRW adalah sebuah obat untuk semua “jenis penyakit yang berbeda”.  

Berangkat pada pendekatan pembangunan untuk mencapai hasil yang diharapkan, arus besar semestinya berada pada pendekatan yang berorientasi proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan kearifan lokal setiap daerah dan pembangunan manusianya. Karena yang lebih penting bukan bagaimana hasilnya secara material, melainkan bagaimana prosesnya sehingga hasil tadi diperoleh. Dalam pandangan ini, keterlibatan massyarakat dalam proses pembangunan bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh determinasi dan kesadaran.

Beberapa daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang dapat diterapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah seperti Kearifan lokal Suku Kajang, Masuarakat Labuang Bajo, Pemeliharaan Lingkungan Masyarakat Kampung Naga dan Subak Bali. Dengan membangun kearifan lokal maka akternatif rencana dalam suatu wilayah akan tepat sasaran dan tingkat pelaksanaannya jauh lebih besar. Dokumen perencanaan tidak lagi menjadi dokumen pelengkap sebagai bentuk formalitas kegiatan perencanaan melainkan segala hal yang termaktub dalam dokumen perencanaan dapat diterapkan di kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan da perumusannya. Hal ini mengakibatkan masyarakat ikut memiliki program tersebut sehingga kemudian bertanggung jawab bagi keberhasilannya, oleh sebab itu masyarakat juga lebih memiliki motivasi bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.

Kesimpulan

Kritik terhadap teori:

Model-model analisis yang terlalu menekankan pada analisis fisik, teoritik dan parsial seringkali tidak memberikan manfaat yang signifikan dalam pengambilan keputusan terbaik. Pendekatan  alamiah nampak canggih, seringkali hanya dapat diterima secara rasional oleh kalangan terbatas, terutama pihak teknorat dan perencana semata. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki kapasitas dan pemahaman dan informasi yang terbatas akan terjebak dalam rasionalnya sendiri yang berbeda dengan pihak pengambil keputusan. Sehingga proses perencanaan seperti ini banyak melahirkan hasil-hasil yang sering disebut sebagai fenomena “Master Plan Syndrome”, suatu fenomena dimana proses perencanaan hanya sanggup meghasilkan dokumen-dokumen perencanaan namun tidak dapat diimplementasikan di lapangan akibat tidak sesuai dengan realitas di lapangan tidak (sulit) diphaminya rencana yang dibuat sehingga menimbulkan salah tafsir atau ketidakpercayaan sehingga menimbulkan banyaknya penolakan berbagai pihak yang berkepentingan di masyarakat.

Dalam menghadapi permsalahan pembangunan yang semakin kompleks, pencapaian pembangunan yang semamkin kompleks, pencapaian pengteahuan yang “sempurna” dimanapun juga hampir tidak pernah dicapai. Akibat tidak dicapainya informasi yang komprehensif adalah kegagalan dalam mengidentifikasi masalah yang ada. Kegagalan ini berupa kegagalan menangkap isu yang berkembang dimasyarakat dan kegagalan mempersatukan visi seluruh stakeholder.

Pembangunan Masyarakat sebagai Pilot Proyek

Salah satu contoh bentuk yang pertama adalah pilot proyek Commila di Pakistan Timur (Bangladesh). Pilot ini dirancang dan dilaksanakan oleh akademi Pembangunan Pedesaandi bawah pimpinan Akther Hameed Khan di suatu wilayah yang tergolong miskin (Soetomo,1981:112). Model pemerintahan lokal dilaksanakan dalam bentuk pengurangan luas wilayah administratif dari setiap bagian thana (satuan administratif setingkat desa). Dengan pengurangan luas wilayah setiap tahun ini diharapkan program-program dapat dijalankan secara lebih efektif, demikian juga komunikasi diharapkan dapat berjalan lebih baik.

Dalam setiap unit didirikan Pusat Latihan dan Pengembangan Thana (TTDC), TTDC ini kemudian menjalankan peranan kunci dalam melaksanakan pilot proyek karena di dalamnya wakil-wakil penduduk desa yang diharapkan menjadi agen pembaruan secara periodik bertemu dengan staf akademik, dinas-dinas teknis dan pejabat pemerintah daerah untuk membahas maslah-masalha pembangunan. 

Disamping itu, TTDC ini juga berfungsi sebagai pusat latihan dan sarana pengenalan ide baru. Pertemuan periodik yang melibatkan unsur pemerintah lokal, dinas terkait dan wakil-wakil warga desa ini menjadi aktivitas yang hidup dan populer dikalangan masyarakat terutama karena program-program yang kemudian dikeluarkan cukup realistis dan menyentuh permasalahan masyarakat setempat.

Di dalam negeri sendiri program berskala nasional seperti CSR diharapkan akan mendorong usaha pembangunan oleh masyarakat lokal secara berkesinambungan dan melembaga. Apabila media komunikasi sudah terlembagakan maka berbagai persoalan dengan masyarakat dapat dibicarakan melalui proses dialog yang elegan dan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.terlepas dari penerapan dan kekurangannya, hal positif yang dapat dirasakan adalah program ini telah membangkitkan semangat gairah dan pembangunan dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat desa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melaui strategi community development lebih banyak potensi yang ada pada level komunitas dapat diaktualisasikan, bahkan potensi yang sebelumnya terpendam dapat dianggkat ke permukaan.